Lulusan SMK Harus Miliki Sertifikat Kompetensi
"Saya masih ingat ketika pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang, ternyata banyak tenaga kerja dari luar negeri. Bukan karena Indonesia tak memiliki tukang bangunan, tapi sebagian besar tukang bangunan Indonesia tak bersertifikat profesi sehingga perusahaan tak bisa mempekerjakan tenaga tanpa sertifikat profesi," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Jabar, Dodi Rusmin, dalam pembukaan uji kompetensi siswa SMK untuk bidang hotel, restoran, dan kepemanduan di aula SMKN 9 Bandung, Kamis, 25 April 2019.
Dia menambahkan, awalnya SMK sebagai upaya mengurangi pengangguran ternyata malah menjadi penyumbang pengangguran terbesar.
"Jumlah siswa SMK di Jawa Barat 1,1 juta orang dan setiap tahun lulusan SMK berjumlah 150.000 orang atau terbesar di Indonesia. Namun, berapa dari ratusan ribu lulusan SMK itu yang bekerja setelah lulus? Berapa siswa yang sudah dipesan sebelum lulus? Data lulusan SMK ini masih kurang," katanya.
Untuk menjamin kualitas lulusan SMK ini, kata Dodi, pada tahun ini sebanyak 1.500 siswa SMK akan mengikuti uji kompetensi dengan dibiayai Kementerian Pariwisata. "Sedangkan tahun depan diharapkan ada 5.000 siswa SMK yang ikut uji kompetensi. Tentu saja uji kompetensi juga bisa dilakukan pihak sekolah melalui LSP tingkat satu yang kini berjumlah 107 LSP," katanya.
Selain mengisi lapangan kerja, kata Dodi, para lulusan SMK juga didorong untuk membuka usaha atau wiraswasta. "Apakah siswa di aula SMKN 9 Bandung ini sudah banyak yang punya usaha? Ternyata kan dijawab belum. Kami dorong agar siswa maupun lulusan SMK merintis usaha," katanya.***
Editor: Siska Nirmala
Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01310927/lulusan-smk-harus-miliki-sertifikat-kompetensi
